Home > Pendidikan > Program RSBI (dan SBI) dan SMK sebagai Buah Kebijakan Ala Pemadam Kebakaran (Suatu Keluh Kesah)

Program RSBI (dan SBI) dan SMK sebagai Buah Kebijakan Ala Pemadam Kebakaran (Suatu Keluh Kesah)

Menjamurnya program pendidikan ala RSBI (dan SBI) pada kurun lima tahun terakhir ini cukup mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan untuk meningkatakan kualitas pendidikan adalah hal yang mendasarinya. Serupa tapi tak sama, upaya pemerintah untuk memperbanyak dan mengembangkan SMK sehingga ditargetkan rasionya lebih tinggi dari jumlah SMK juga dapat dikatakan secara umum memiliki tujuan yang sama atau mirip-miriplah. Untuk definisi dan teknis SMK memang sudah cukup jelas, landmarknya SMK adalah sekolah yang menyiapkan lulusan yang siap kerja. Sedangkan program RSBI (dan SBI) memang patut dipertanyakan tujuannya. Kita pastilah mengenal yang namanya RSBI itu yang pertama mewah, kemudiam mahal sebanding dengan fasilitasnya yang memang sangat memadai, serba berbahasa Inggris, komersil, serba kapital, dan sebagainya. Dan faktanya, tak terlalu mengherankan bila sekolah RSBI hanya dapat diakses oleh siswa-siswa dari golongan menengah ke atas, secara umum tentunya. Tak salah pula bila sistem RSBI telah secara sistemik menimbulkan kastanisasi sosial disadari maupun  tidak. Harapan pemerintah, dengan menggalakkan program RSBI, adalah terwujudnya kualitas pendidikan yang bagus khususnya untuk tingkat satuan pendidikan dan juga selaras dengan, tentunya, prinsip-prinsip komersialisasi, kapitalisasi dan liberalisasi dunia pendidikan, implikasinya juga untuk ajang mencari kesejahteraan dan gengsi, meskipun tak banyak.

Dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI)  adalah  Sekolah  Standar Nasional  (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan  (SNP)  Indonesia dan bertaraf  Internasional  sehingga  diharapkan  lulusannya  memiliki  kemampuan  daya  saing internasional.

Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari (Depdiknas, 2004:1). Tujuan pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (Mulyasa, 2006:62). Sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan pekerjaan. Program pendidikan sekolah menengah kejuruan dapat dikelompokkan ke dalam lima macam bidang studi keahlian yang meliputi : (1) seni, kerajinan, dan pariwisata, (2) bisnis dan manajemen, (3) teknologi dan rekayasa, (4) agribisnis dan agroteknologi, dan (5) kesehatan (Sutrisno, 2008:61-65). Struktur kurikulum SMK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun, mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII.

Di dalam penyusunan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan, mata pelajaran dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok program normatif, adaptif, dan program produktif. Kelompok program normatif adalah mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta seni budaya. Kelompok program adaptif terdiri atas mata pelajaran bahasa inggris, matematika, IPA, IPS, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, serta kewirausahaan. Kelompok program produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. Kelompok program adaptif dan produktif adalah mata pelajaran yang alokasi waktunya disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian, dan dapat diselenggarakan dalam satuan waktu atau alternatif lain.

Materi pembelajaran dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian untuk memenuhi standar kompetensi di dunia kerja. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Pendidikan sekolah diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda.  Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar sekolah meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha atau industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu dengan perbandingan masing-masing 1:2:4. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah 38 minggu dalam satu tahun pelajaran. Berdasarkan struktur kurikulum dan implikasinya dapat disusun struktur kurikulum untuk masing-masing satuan pendidikan sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Maka secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Lalu, mengapa dua kebijakan ini harus disebut sebagai kebijakan ala pemadam kebakaran. Aktivitas pemadam kebakaran, kasarnya adalah memadamkan api bila terjadi kebakaran, bukan mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kebakaran. Sama seperti kebijakan RSBI dan SMK yang digalakkan oleh kemendiknas-pemerintah, adalah suatu kebijakan yang sejatinya dilaksanakan dalam konteks untuk menjawab masalah-masalah kekinian dan bukan merupakan suatu produk antisipatif hasil kebijakan masa lalu yang beorientasi futuristik. Mungkin untuk program SMK sudah ada sejak masa lalu, namun penggalakannya dan promosi intensifnya baru dilakukan akhir-akhir ini. Masalahnya juga timbul akibat tidak terserapnya lulusan SMA ke lapangan kerja yang notabene rasionya lebih banyak daripada lulusan SMK. Dunia kerja yang beragam tuntutan profesinya tentunya lebih membutuhkan tenaga kerja yang ahli sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Kebijakan SMK ini tentulah pantas diacungi jempol dalam konteks kekinian, karena bila berhasil maka pemerintah tak perlu pusing lagi dengan masalah pengangguran, suatu problem khas negara dunia ketiga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kaidah futuristiknya, dalam artian apakah kebijakan ini akan terap sesuai dengan apa yang diharapkan pada masa depan natinya, 20 tahun lagi misalnya, mengingat kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa lalu banyak yang gagal memprediksi apa yang terjadi pada masa depan. Misalnya, ada keluhan tiap ganti menteri  pasti ganti kebijakan, bukannya menyempurnakan kebijakan yang lama. Dalam dunia pendidikan misanya, kita sering gonta-ganti kurikulum dimana kurikulum baru hampir tak ada sangkut pautnya dengan kurikulum lama karena kurikulum lama dianggap sudah ketinggalan jaman. Contoh yang sangat nyata adalah bagaimana pergantian kurikulum KBK ke KTSP yang dilakukan dalam tempo 2 tahun karena banyak dari materi kurikulum KBK yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Konversi minyak tanah ke gas misalnya, ditujukan untuk menghemat anggaran pemerintah dalam bidang energi karena pada waktu itu harga minyak dunia sedang melambung tinggi, memang harus diakui sebagai kebijakan yang bagus bila dilihat dari segi penghematan anggaran. Namun lagi-lagi karena suatu kebijakan antisipatif kekinian untuk menanggapi kenaikan minyak dunia alias kelabakan, maka kebijakan inipun dilaksanakan tanpa studi yang memadai atau terkesan terburu dengan kehilangan rasa futuristiknya, maka muncullah kasus ledakan dimana-mana dan itu diluar prediksi. Sama halnya dengan RSBI dan SMK, dikhawatirkan dua kebijakan ini hanya untuk mengantisipasi apa yang terjadi di waktu sekarang, namun tak memiliki orientasi untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan.  Masa depan masih sangat terbuka untuk segala kemungkinan.

Kepustakaan

Depdiknas. 2004. Kurikulum SMK Edisi 2004. Jakarta : Depdiknas.

Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sutrisno, J. 2008. Teknik Penyusunan KTSP & Silabus SMK, (Online), (www.ditpsmk.net, diakses 28 Juni 2010).

http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20ADMINISTRASI%20PENDIDIKAN/19707122005011%20-%20NURDIN/PENGERTIAN%20RSBI.pdf

Categories: Pendidikan Tags: ,
  1. hpijogja
    August 3, 2010 at 7:58 pm

    Yang dimaksud RSBI standardnya apa, sebuah sekolah di Australia. Singapura, Amerika ?? dilihat SDM pengajarnya saja, lulusan lokal, untuk apa RSBI kalau tidak jelas ??
    Bubarkan saja RSBI ….

    • nurcahyadi7
      August 3, 2010 at 8:30 pm

      Ya, itulah masalahnya, makanya saya namakan kebijakan pemadam kebakaran atau dapat dikatakan munculnya karena panik dan latah saja (mungkin), kalau dibubarkan sih terlalu ekstrem, mending diperbaiki dan disempurnakan di sana-sini sehingga tentunya dapat menjawab tantangan di masa depan, bukan di masa kini saja,

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: